Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) adalah lembaga usaha yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah kalurahan (desa) yang dikelola secara mandiri dan profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan.

Badan usaha yang didirikan oleh Kalurahan (nama lain dari desa di beberapa daerah seperti DI Yogyakarta) berdasarkan potensi ekonomi lokal. BUMKal berfungsi sebagai alat untuk mengelola usaha, aset, atau layanan publik milik desa dengan tujuan menghasilkan keuntungan dan pelayanan untuk masyarakat.

1. Dasar Hukum

BUMKal merujuk pada :

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

• Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pembinaan dan Pengembangan BUMDesa/BUMKal

2. Tujuan Pembentukan

• Meningkatkan perekonomian desa

• Mengoptimalkan potensi lokal

• Meningkatkan pendapatan asli desa

• Memberikan pelayanan kepada masyarakat

• Menyediakan lapangan kerja

3. Bentuk Usaha

BUMKal dapat bergerak dalam berbagai sektor, misalnya :

• Perdagangan umum (sembako, hasil pertanian)

• Pertanian/perikanan/peternakan

• Pariwisata desa

• Layanan keuangan mikro

• Pengelolaan air bersih, internet desa, dll.
  
  

4. Pengelolaan

BUMKal dipimpin oleh seorang Direktur/Pengelola yang diangkat oleh Lurah Kalurahan dan bertanggung jawab kepada Lurah dan Bamuskal. Struktur organisasi BUMKal biasanya meliputi :

• Penasihat (Lurah)

• Pengawas

• Direktur

• Sekretaris

• Bendahara / Unit-unit usaha
  
  

5. Modal Usaha

Modal awal BUMKal berasal dari :

• Dana Desa

• Penyertaan modal dari APBKal

• Hibah, kerja sama, atau hasil usaha